Mantan Penasehat KPK: Selama Rezim Jokowi Berkuasa, Kasus e-KTP Ganjar Sukar Dituntaskan !Buktinya Harun Masiku

Media Oposisi Indonesia
0


Jakarta - Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mengaku miris banyaknya Kepala Daerah dan anggota legislatif yang sering ditangkap oleh penyidik lembaga antirasuah.


Terakhir adalah Bupati Bogor yang ditangkap KPK karena diduga menyuap Rp 1,9 miliar ke pegawai BPK perwakilan Jawa Barat. Suap bertujuan agar Kabupaten Bogor bisa kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat.


"Kepala Daerah dan anggota legislatif sering ditangkap karena biaya politik yang sangat tinggi," tegas Abdullah, hari ini.


Selain membayar uang perahu yang bisa mencapai milyaran rupiah, kata dia, setiap calon harus memberi duit kerahiman yang juga bisa mencapai milyaran rupiah ke pemilih dan KPU/KPUD. 


"Jadi, pertama yang dilakukan seorang Kepala Daerah setelah terpilih adalah membayar biaya Pileg atau Pilkada," kata Abdullah lagi.


Menurutnya, selama UU parpol, pemilu, pilkada dan pilpres tidak diubah, selama itu korupsi tetap marak.


Soal Ganjar, lanjut Abdullah, selama rezim ini masih berkuasa, sepertinya kasus e-KTP sukar dituntaskan. Buktinya, Harun Masiku yang lebih setahun, belum ditangkap. 


"Bandingkan dengan Nazaruddin yang pejabat penting partai penguasa waktu itu, hanya beberapa bulan bisa ditangkap KPK. Sebabnya, Presiden dan pimpinan KPK serius berantas korupsi. Bedanya dengan sekarang, Presiden Jokowi dan pimpinan KPK tidak sungguh-sungguh berantas korupsi," tandasnya.



Posting Komentar

0Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
Posting Komentar (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top